Dari CSR untuk Masyarakat, Sudah Optimalkah?

Corporate Social Responsibility (selanjutnya akan disingkat CSR) atau Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. (Meeting Changing Expectations, 1999).

CSR merupakan suatu konsep dimana suatu organisasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berkaitan erat dengan usaha menciptakan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable developmet, di mana ada argumentasi yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Namun, seiring dengan semakin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep CSR menjadi meluas maknanya, tidak hanya berarti tanggung jawab sosial tetapi juga tanggung jawab lingkungan. Menurut Nurdizal M. Rachman (2005), CSR adalah niat baik dan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, dan ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan suatu perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas.

CSR bisa digalang dari perusahaan milik pemerintah (BUMN/ BUMD) maupun perusahaan swasta, dimana besaran CSR telah ditentukan untuk masing-masing jenis perusahaan, yaitu 5 persen dari keuntungan untuk BUMN/ BUMD, sementara untuk perusahaan swasta belum ditentukan besarannya tetapi sudah diwajibkan menyisihkan sebagian laba untuk CSR. Bila dilihat secara kasat mata, CSR akan dianggap sebagai hal yang merugikan bagi perusahaan karena adanya tuntutan untuk melakukan pembangunan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Namun, pada kenyataannya CSR justru akan membawa dampak positif karena merupakan salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat kepada perusahaan, membangun image, dan kapasitas produksi yang berkelanjutan. Terdapat dua faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu:

· Faktor eksternal: adanya pergeseran tren dalam pertimbangan pemilihan sebuah produk dengan melihat bagaimana reputasi suatu perusahaan di mata publik.

· Faktor internal: pandangan manajemen perusahaan yang menganggap CSR sebagai sumber peluang memperoleh keunggulan yang kompetitif.

Hal ini berarti bahwa dengan adanya CSR ini timbul hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang nantinya akan berdampak positif bagi pembangunan di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah APAKAH CSR SUDAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG OPTIMAL BAGI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK PEMBANGUNAN?

Banyak artikel di berbagai media yang menyebutkan bahwa CSR mempunyai potensi yang cukup besar untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Namun, besarnya potensi CSR ternyata belum disertai dengan pembangunan yang optimal yang disebabkan oleh beberapa hal. Payung hukum yang masih ‘abu-abu’ merupakan faktor penyebab utama CSR belum banyak memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat sehingga perlu aturan lebih tegas dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang‐undangan untuk mengatur dan mengarahkan program ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Perda CSR diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya tentang ketetapan kualifikasi, sasaran, dan besaran CSR yang layak diberikan setiap perusahaan.

Selain itu, banyak temuan kasus di Indonesia yang menunjukkan, aliran dana CSR perusahaan dapat menimbulkan perilaku korup lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, ketika diketahui perusahaan A berencana membangun jalan di sebuah desa, pemerintah daerah setempat juga mengajukan anggaran untuk pekerjaan yang sama dan di tempat yang sama pula. Ruas jalan yang dibangun dengan dana CSR dari perusahaan, nantinya akan diakui sebagai proyek pembangunan milik pemerintah daerah. Hal ini disebabkan koordinasi yang kurang antar pihak-pihak terkait sehingga menimbulkan program pembangunan yang tumpang tindih dan berdampak pada pembangunan yang kurang optimal.

Pola CSR terpadu merupakan pola baru yang bisa menjadi solusi yang tepat dimana CSR akan ditangani oleh suatu organisasi atau badan hukum yang melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dengan meminimalisasikan munculnya program-program yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Dengan pola CSR terpadu tersebut maka lingkup program dapat diarahkan untuk pengembangan keahlian masyarakat, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan, penanggulangan bencana alam, dan lain‐lain. Diharapkan pola terpadu ini akan menjembatani perusahaan dan stakeholders dalam merealisasikan program CSR, menjamin efisiensi biaya pelaksanaan CSR bagi perusahaan dan memperbesar manfaatnya bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.